BERAU – Upaya pemerintah memperluas jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Berau mendapat perhatian DPRD. Meski pembangunan terus berjalan, lemahnya koordinasi antar pemerintahan dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih di lapangan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai pelaksanaan pembangunan PJU saat ini belum sepenuhnya terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

“Ini bisa kita lihat dari adanya pembangunan di titik yang sama oleh dua pihak berbeda,” ujarnya.

Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan kebutuhan penerangan jalan memang cukup tinggi. Namun, tanpa perencanaan bersama, pembangunan justru tidak efektif dan kurang merata.

“Di beberapa lokasi ada pembangunan dari kabupaten dan provinsi sekaligus. Ini menandakan koordinasi masih belum maksimal,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan agar pembangunan PJU perlu diimbangi dengan sinergi yang lebih kuat agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun ketimpangan distribusi.

Selain itu, Waris juga menyoroti perbedaan teknis pembangunan di lapangan, seperti jarak antar tiang PJU dari proyek provinsi yang dinilai lebih rapat di beberapa titik. “Ini menunjukkan bahwa perencanaan belum dilakukan secara terpadu,” tutupnya. (adv)