BERAU – Persoalan data ketenagakerjaan yang dinilai belum sinkron mendorong DPRD Berau angkat suara. Kalangan legislatif meminta pemerintah daerah lebih tegas terhadap seluruh perusahaan agar terbuka dan rutin melaporkan kondisi tenaga kerja.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan pentingnya keterbukaan data dari semua sektor industri yang beroperasi di Kabupaten Berau.

“Selama ini kita lihat pelaporan ketenagakerjaan belum optimal dan masih terkesan parsial,” ujarnya.

Menurutnya, kewajiban pelaporan tidak hanya berlaku bagi perusahaan tambang, tetapi juga harus mencakup sektor perkebunan sawit hingga Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/BUMD).

“Semua perusahaan harus rutin melaporkan setiap perubahan tenaga kerja mereka, minimal setiap bulan ke Disnakertrans,” ucapnya.

Dikatakan Thamrin, kejelasan data akan sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu untuk menekan perusahaan agar patuh terhadap aturan pelaporan. Langkah tegas dinilai penting agar tidak ada lagi alasan klasik dari pihak perusahaan terkait kendala administratif.

“Kita ingin semua sektor, baik tambang, sawit, BUMN maupun BUMD, masuk dalam satu sistem data yang sama,” pungkasnya. (adv)