TANJUNG REDEB – Rencana pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau membutuhkan anggaran Rp9 miliar. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebencanaan dan kebakaran di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Dirinya menegaskan dukungannya terhadap rencana pemisahan tersebut. Namun ia mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Anggarannya tidak kecil. Jadi, harus tepat sasaran dan benar-benar memperkuat kelembagaan,” ungkapnya.

Menurut Sumadi, selama ini beban tugas antara urusan kebencanaan dan kebakaran yang ditangani dalam satu atap terbilang cukup kompleks. Karakter penanganan bencana alam dan kebakaran dinilai memiliki pendekatan yang berbeda, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun kebutuhan peralatan.

Karena itu, pemisahan kelembagaan dianggap dapat memperjelas fokus kerja masing-masing instansi. BPBD akan lebih terkonsentrasi pada mitigasi, penanggulangan, dan rehabilitasi bencana, sementara Damkar dapat memaksimalkan respons cepat terhadap insiden kebakaran dan penyelamatan.

“Jadi, kami dukung pemisahan ini. Agar beban kerja berkurang dan fokus penanganan lebih spesifik dan terarah,” jelasnya.

Dengan berdiri sebagai lembaga mandiri, Damkar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kecepatan respons dan penanganan kejadian di lapangan. Hal serupa juga diharapkan terjadi pada BPBD, yang dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi koordinasi kebencanaan.

“Tugas kebencanaan dan pemadaman memang berbeda karakter. Sehingga, harus ada fokus yang jelas,” terangnya.

Lebih lanjut, Sumadi menekankan pemisahan kelembagaan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif dan penganggaran. Ia berharap Pemkab Berau juga memperhatikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pelatihan teknis, penambahan personel, serta penetapan pejabat definitif di masing-masing lembaga.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan struktur organisasi dan kualitas aparatur yang menjalankan tugas di lapangan. “Ini yang kita harapkan, tak hanya anggaran yang transparan tetapi juga kuantitas dan kualitas SDM juga harus mendukung,” tandasnya. (adv)