TANJUNG REDEB – Ketimpangan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta tidak mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menegaskan persoalan pemerataan fasilitas pendidikan hingga kini masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi pemerintah daerah. Keluhan masyarakat, terutama dari wilayah pedalaman seperti Kecamatan Kelay, masih terus bermunculan terkait minimnya pembangunan gedung sekolah, ruang kelas belajar (RKB), hingga rumah dinas guru.

Menurut Peri, ketimpangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Ia menilai, perencanaan pembangunan yang kurang matang justru menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan antarwilayah.

“Karena walaupun anggaran ada tapi perencanaan kurang, yang ada hanya hasil yang kurang maksimal,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil di lapangan berpotensi membuat pembangunan tidak tepat sasaran. Dampaknya, sekolah-sekolah di wilayah terpencil tetap mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, sementara pembangunan lebih banyak terfokus di kawasan perkotaan.

Padahal, lanjutnya, pendidikan merupakan hak dasar seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Aspirasi agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota juga kerap disuarakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Dan ini masih terus dikeluhkan dalam musrenbang agar pembangunan jangan hanya diarahkan ke perkotaan,” jelasnya.

Peri menekankan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas, meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Ia mendorong Pemkab Berau untuk menyusun perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan kondisi geografis Berau yang luas dan memiliki banyak wilayah terpencil.

Menurutnya, keberadaan gedung sekolah yang layak, RKB yang memadai, serta rumah dinas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Khusus rumah dinas, hal itu dinilai penting untuk menunjang kenyamanan dan keberlangsungan tugas tenaga pendidik di daerah pedalaman yang aksesnya terbatas.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedalaman. Dengan pemerataan pembangunan, seluruh anak di Berau diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik. “Tidak bisa kita bicara tentang kesejahteraan semua masyarakat kalau masalah pendidikan belum dibenahi,” pungkasnya. (adv)