<\/p>\n\n\n\n
BERAU \u2013 Fenomena pengolahan tanah tanpa izin yang marak terjadi di sejumlah wilayah Berau kini menjadi perhatian serius DPRD Berau. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.<\/p>\n\n\n\n
Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Ia menyebut, banyak kegiatan pembukaan lahan yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau tidak melalui prosedur yang semestinya. \u201cIni bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlanjutan lingkungan kita ke depan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa luas,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan bahwa keberadaan AMDAL seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap aktivitas pengolahan lahan tetap memperhatikan aspek lingkungan. \u201cTapi realita di lapangan justru masih banyak pihak yang mengabaikan hal tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ichsan juga menyoroti perlunya langkah tegas dari pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, mulai dari proses perizinan hingga monitoring kegiatan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, koordinasi antarinstansi dinilai perlu ditingkatkan agar tidak terjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan aktivitas tanpa izin. \u201cPengawasan tidak boleh hanya di atas kertas. Harus ada tindakan nyata di lapangan, termasuk penertiban terhadap kegiatan yang melanggar,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lingkungan yang ada saat ini. \u201cIni untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan di Berau,\u201d pungkasnya. (adv)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BERAU \u2013 Fenomena pengolahan tanah tanpa izin yang marak terjadi di sejumlah wilayah Berau kini menjadi perhatian serius DPRD Berau. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":7355,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[79,80],"tags":[],"class_list":["post-7354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-berau"],"blocksy_meta":[],"yoast_head":"\n