<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
TANJUNG REDEB – Pengelolaan fiskal daerah pada tahun anggaran 2026 dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih ketat dan terukur. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan pemerintah daerah tidak lagi bisa menggunakan pola lama dalam merencanakan maupun mengeksekusi anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi. \u201cSetiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Fraksi PKS yang turut mencermati proses penyusunan APBD 2026 mendorong agar struktur anggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pelayanan dasar, program pemulihan ekonomi, serta penguatan sektor produktif disebut harus menjadi prioritas utama agar pembangunan daerah tetap berjalan meski ruang fiskal semakin ketat. Thamrin menilai pengendalian belanja operasional menjadi langkah strategis untuk memperluas ruang fiskal. Dengan menekan pengeluaran rutin, porsi anggaran untuk pembangunan dan program pemberdayaan dapat ditingkatkan. \u201cPemerintah dapat memperbesar porsi anggaran untuk pembangunan maupun fasilitas umum,\u201d terangnya.<\/p>\n\n\n\n
Selain efisiensi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Thamrin menekankan perlunya inovasi yang tidak membebani masyarakat. Menurutnya, upaya optimalisasi pendapatan harus dilakukan secara kreatif agar tidak menimbulkan biaya baru yang berpotensi mengurangi daya beli warga. \u201cOptimalisasi PAD perlu dilakukan secara kreatif,\u201d sambungnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Pengawasan internal dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar tidak terjadi kebocoran dana serta mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Thamrin berharap seluruh perangkat daerah memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi sehingga program prioritas benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dengan langkah efisiensi, penguatan PAD tanpa membebani warga, serta pengawasan yang lebih ketat, DPRD Berau menilai APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penyusunan anggaran, tetapi memastikan implementasinya berjalan efektif dan sesuai target pembangunan. \u201cAPBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan,\u201d pungkasnya. (Adv)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TANJUNG REDEB – Pengelolaan fiskal daerah pada tahun anggaran 2026 dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih ketat dan terukur. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan pemerintah daerah tidak lagi bisa menggunakan pola lama dalam merencanakan maupun mengeksekusi anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi. \u201cSetiap rupiah […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":6963,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[79,80],"tags":[],"class_list":["post-6962","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-berau"],"blocksy_meta":[],"yoast_head":"\n