TANJUNG REDEB – Pendangkalan alur sungai, termasuk anak sungai di wilayah pesisir Berau menjadi perhatian DPRD karena mengganggu aktivitas kapal ketinting dan transportasi hasil laut warga.

Hal ini juga menjadi perhatian, agar sektor swasta bisa mengambil peran tersebut agar penanganan tidak bertentangan dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengatakan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena terkendala aturan dan anggaran.

“Di anak-anak sungai di wilayah Talisayan, ketintingpun sulit lewat terkadang,” paparnya.

Ia menilai, perusahaan swasta di sekitar pesisir harus ikut peduli terhadap kondisi sungai, sebab keberlanjutan bisnis mereka juga bergantung pada kelancaran jalur air. Keterlibatan swasta dinilai dapat mempercepat penanganan pendangkalan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurutnya, hingga kini belum ada mekanisme rutin pengerukan sungai di Indonesia yang bisa dilakukan secara berkelanjutan.

“Pemerintah menjadi susah karena tidak ada standar bakunya, hari ini dikeruk tidak menjamin esok tidak mengalami pendangkalan, karena sedimen terbawa ke tempat yang rendah kan,” jelasnya.

Karena itu, sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi satu-satunya solusi realistis untuk menjaga kedalaman alur sungai.

“Pemerintah agak sulit, tapi swasta bisa bantu,” lanjutnya.

DPRD berharap kolaborasi ini dapat menjaga jalur pelayaran tetap lancar sehingga ekonomi masyarakat pesisir tetap bergerak stabil. (Adv)