TANJUNG REDEB – Kebijakan efisiensi anggaran yang akan berlaku pada 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD Berau. Kondisi tersebut memunculkan berbagai masukan agar setiap sektor, termasuk pemerintah kampung, mampu beradaptasi dengan keterbatasan anggaran secara lebih kreatif dan terukur. Dorongan untuk memperkuat kemandirian kampung pun kembali mengemuka.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, meminta pemerintah kampung tidak hanya bergantung pada dana dari pemkab. Ia menilai kampung memiliki ruang luas untuk menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan tambahan, terutama dengan memanfaatkan unit-unit usaha yang sudah tersedia. Menurutnya, langkah ini menjadi penting mengingat efisiensi anggaran berpotensi membuat ruang fiskal semakin terbatas. “BUMK membuat kampung punya anggaran sendiri,” ujarnya.

Ia menilai peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) selama ini belum berjalan maksimal, padahal instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian kampung. Dengan pengelolaan yang tepat dan sesuai aturan, BUMK dapat menciptakan peluang ekonomi baru, sekaligus mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah. “Semua kampung sudah punya BUMK, tinggal bagaimana mengatur pengelolaannya,” sambungnya.

Suriansyah juga menyoroti potensi sektor pariwisata dan UMKM yang dinilai sangat menjanjikan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai Berau memiliki modal kuat dari sisi sumber daya alam dan daya tarik wisata. Jika pemerintah kampung mampu memetakan potensi lokal dan mengembangkan unit usaha berkelanjutan melalui BUMK, maka kampung tidak hanya mampu bertahan dalam situasi efisiensi anggaran, tetapi juga berkembang.

Ia menegaskan bahwa beberapa kampung telah memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan usaha, termasuk potensi pariwisata. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah kampung, masyarakat, serta BUMK, ia optimistis ekonomi kampung bisa bergerak lebih mandiri. “Kampung yang mengelola potensi wisatanya pasti maju,” tandasnya. (Adv)