TANJUNG REDEB – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor perikanan harus diiringi dengan langkah pemberdayaan masyarakat agar dampaknya lebih nyata. Ia menilai, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya dengan mendorong pengolahan produk, tetapi juga memastikan pelaku usaha lokal memiliki kemampuan dan sarana yang memadai.

“Hilirisasi ini tujuannya bagus, untuk meningkatkan nilai tambah produk ikan kita. Tapi harus dibarengi dengan pemberdayaan agar masyarakat benar-benar siap,” ujarnya.

Menurut Sumadi, masih banyak rumah produksi olahan ikan di Berau yang semangat berusaha, tetapi menghadapi kendala dari sisi teknologi, peralatan, dan keterampilan. Karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk mereka. “Kalau hanya sekadar mendorong hilirisasi tanpa kesiapan, hasilnya tidak maksimal,” katanya.

Ia menyebutkan, bentuk dukungan bisa berupa pelatihan pengolahan ikan yang inovatif, pelatihan pemasaran digital, hingga bantuan alat produksi modern. Langkah-langkah ini, menurutnya, dapat memperkuat kapasitas pelaku usaha agar produk olahan ikan Berau mampu bersaing di pasar yang lebih luas. “Pemerintah bisa bantu lewat pelatihan, bisa juga lewat alat produksi. Itu akan lebih terasa manfaatnya,” jelasnya.

Sumadi menegaskan, sektor perikanan adalah salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Berau. Dengan pengelolaan yang baik melalui hilirisasi, ia yakin dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, baik dari peningkatan pendapatan hingga terbukanya lapangan kerja baru. “Kita ingin hasil laut kita tidak hanya dijual mentah, tapi bisa diolah agar lebih bernilai,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera merumuskan program konkret yang relevan dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kecil. “Kalau ini jalan, masyarakat nelayan dan pelaku usaha kecil pasti lebih sejahtera,” tutupnya. (Adv)