TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menyoroti pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang profesional. Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menegaskan pemerintah kampung agar berhati-hati dan transparan dalam mengelola BUMK.

“Ya memang ini harus jadi perhatian. Pengelolaan BUMK harus benar-benar dijaga supaya manfaatnya bisa dirasakan baik untuk kampung maupun masyarakat,” ujarnya.

Peri mengingatkan, setiap dana yang digunakan untuk BUMK, baik penyertaan modal maupun hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), wajib dikelola sesuai aturan. “Kalau sudah menggunakan uang negara, maka pengelolaannya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh main-main,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan BUMK adalah perencanaan usaha yang matang sejak awal. Tanpa kajian yang jelas dan arah usaha yang terukur, BUMK berisiko gagal berkembang. “BUMK itu harus dipersiapkan perencanaannya secara matang. Prospeknya harus jelas dan dikerjakan secara profesional,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola. Tanpa kapasitas dan integritas yang baik, kata dia, BUMK justru bisa menjadi beban keuangan kampung. “Kalau tidak dikelola dengan SDM yang tepat, bukan manfaat yang didapat, malah bisa jadi masalah,” lanjutnya.

Peri berharap aparat kampung di seluruh Berau menjadikan kasus yang tengah diselidiki sebagai peringatan serius. “Ini harus diterima sebagai hal yang krusial dan fundamental, karena menyangkut jalannya pemerintahan kampung ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap dana BUMK benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. “BUMK bukan hanya wadah usaha, tapi bagian dari pembangunan ekonomi kampung. Karena itu harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (Adv)