TANJUNG REDEB – Tingginya jumlah masyarakat yang belum terdaftar pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mendapat perhatian serius DPRD Berau. Ketua Komisi I, Elita Herlina, menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Elita menjelaskan bahwa kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang kini memungkinkan masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu 14 hari merupakan kemajuan besar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong lebih banyak warga mendaftarkan diri. “Setelah adanya UHC, kami berharap sosialisasi BPJS lebih digencarkan,” katanya.

Ia juga menyoroti masih banyak pekerja, terutama di usaha kecil dan UMKM, yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, menurutnya, perlindungan tersebut sangat penting bagi pekerja dan dapat meringankan beban mereka jika terjadi risiko kerja. Pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih besar untuk memperkuat penyelarasan dan memastikan badan usaha kecil juga memenuhi kewajibannya. “UMKM yang punya pekerja seharusnya lengkapi dengan BPJS,” tegasnya.

Elita mengapresiasi capaian Pemkab Berau yang dinilai telah melakukan lompatan besar dalam upaya menyejahterakan masyarakat, terutama melalui kebijakan UHC yang bisa langsung digunakan setelah terdaftar. Ia berharap langkah serupa juga diterapkan untuk memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi masyarakat usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun, ia menyadari bahwa upaya mendaftarkan seluruh pekerja memerlukan anggaran besar. Menurutnya, tantangan tersebut dapat disiasati dengan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Ia mendorong perangkat daerah melakukan pendekatan aktif kepada masyarakat melalui pola jemput bola agar sosialisasi dan pendataan pekerja lebih efektif. “Anggaran harus tepat sasaran, jadi OPD perlu jemput bola,” tandasnya. (Adv)