TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, kembali mengingatkan bahwa kemandirian finansial kampung tidak boleh terus bergantung pada kucuran anggaran dari pemerintah kabupaten. Ia menilai setiap kampung memiliki ruang ekonomi yang bisa digarap, mulai dari kerajinan, wisata berbasis lokal, hingga pengolahan hasil pertanian yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.

Menurutnya, berbagai peluang itu belum bergerak optimal karena inovasi dari aparatur kampung masih terbatas dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Ia menegaskan bahwa kampung mestinya mampu melahirkan terobosan baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

Suriansyah menyebut Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai instrumen strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, ia menilai keberadaannya di banyak kampung masih sebatas formalitas dan belum dikelola dengan perspektif bisnis yang matang.

“Kampung punya peluang besar meningkatkan kemandirian lewat pengembangan PAK, dan BUMK bisa jadi instrumen utamanya,” jelasnya,

Ia menegaskan bahwa jika BUMK dijalankan dengan serius, profesional, dan sesuai ketentuan hukum, maka lembaga tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi kampung. DPRD, kata dia, akan terus memberi dukungan selama pengelolaan dilakukan transparan dan tidak melenceng dari aturan.

“Kami DPRD akan mendukung langkah penguatan BUMK selama pengelolaannya transparan,” ujarnya,

Suriansyah berharap aparat kampung lebih berani mengambil langkah mandiri, tidak menunggu sepenuhnya pada program kabupaten. Ia mendorong agar usaha produktif dibangun berdasarkan potensi nyata di masyarakat sehingga kampung dapat memiliki ruang fiskal sendiri dan tidak hanya bergantung pada dana transfer.

Dengan penguatan BUMK, katanya, kampung akan memiliki dasar ekonomi yang lebih kuat sekaligus mampu menyejahterakan warganya secara berkelanjutan. (Adv)