BERAU – Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli kampung.

Sorotan tersebut muncul karena banyak BUMK dinilai belum mampu memaksimalkan potensi usaha yang sebenarnya cukup besar dan tersebar di berbagai kampung di Berau.

Gideon mengatakan, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui penguatan sistem pengelolaan. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menghadirkan regulasi yang jelas untuk mengatur tata kelola BUMK secara lebih terarah.

Ia menyebut, DPRD Berau saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang secara khusus mengatur pengelolaan BUMK di tingkat kampung. “Regulasi ini penting agar pengelolaan BUMK memiliki arah yang jelas. Saat ini kami di DPRD juga sedang menyusun Raperda-nya,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa aturan yang kuat, banyak BUMK berjalan tanpa manajemen yang matang sehingga sulit berkembang dan tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Regulasi ini diharapkan jadi landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah kampung dalam mengelola unit usaha secara profesional,” ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, sejumlah kendala masih menjadi tantangan utama bagi BUMK di berbagai kampung. Mulai dari lemahnya manajemen usaha, keterbatasan permodalan, hingga minimnya inovasi dalam pengembangan unit bisnis yang sesuai dengan potensi lokal. “Padahal kita punya kekayaan sumber daya yang besar, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan berbagai produk lokal bisa jadi sumber pendapatan bagi kampung,” tuturnya.

Ia pun berharap BUMK dapat dikelola dengan sistem yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. “Sehingga BUMK tidak hanya jadi lembaga formal, tapi bisa menjadi penggerak ekonomi kampung sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung,” pungkasnya. (adv)