TANJUNG REDEB – Rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan bahwa mutasi tidak boleh terburu-buru dan harus mempertimbangkan unsur loyalitas, kemampuan teknis, serta kecakapan berkomunikasi dari setiap pejabat yang akan ditempatkan.

Menurut Subroto, rotasi pejabat merupakan bagian penting dari pembenahan birokrasi, namun langkah tersebut harus dilakukan secara terukur. Ia menilai banyak aspek yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi perangkat daerah, mulai dari kemampuan manajerial hingga kesiapan pejabat dalam membangun komunikasi lintas sektor. Dalam pandangannya, rotasi yang keliru justru dapat menghambat efektivitas kerja pemerintah daerah.

Selain itu, ia menilai komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Banyak pekerjaan pemerintahan, katanya, membutuhkan koordinasi cepat antara OPD maupun antara eksekutif dan legislatif. Jika pejabat tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pelayanan publik dapat berjalan tidak optimal dan proses penyelesaian masalah di lapangan menjadi lebih lambat. Hal ini juga berlaku ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau kebutuhan yang mendesak.

Subroto menegaskan bahwa kemampuan pejabat dalam merespons keluhan masyarakat harus menjadi syarat utama. Ia tidak ingin ada pejabat yang hanya fokus pada kebijakan tanpa membuka ruang komunikasi dengan publik. Responsivitas, menurutnya, adalah bagian dasar dari pelayanan yang berkualitas dan harus menjadi komitmen setiap kepala dinas di bawah kepemimpinan bupati.

Meski demikian, DPRD tetap menghormati kewenangan penuh Bupati dalam menentukan pejabat yang akan menempati posisi strategis. Namun, masukan dari legislatif dianggap penting untuk memperkuat sinergi dua lembaga agar pelayanan publik semakin maksimal. “Rotasi itu harus tepat agar komunikasi, pelayanan, dan kinerja pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya. (Adv)

DPRD Minta Rotasi Pejabat di Pemkab Berau Dilakukan Secara Selektif dan Profesional

TANJUNG REDEB – Rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan bahwa mutasi tidak boleh terburu-buru dan harus mempertimbangkan unsur loyalitas, kemampuan teknis, serta kecakapan berkomunikasi dari setiap pejabat yang akan ditempatkan.

Menurut Subroto, rotasi pejabat merupakan bagian penting dari pembenahan birokrasi, namun langkah tersebut harus dilakukan secara terukur. Ia menilai banyak aspek yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi perangkat daerah, mulai dari kemampuan manajerial hingga kesiapan pejabat dalam membangun komunikasi lintas sektor. Dalam pandangannya, rotasi yang keliru justru dapat menghambat efektivitas kerja pemerintah daerah.

Selain itu, ia menilai komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Banyak pekerjaan pemerintahan, katanya, membutuhkan koordinasi cepat antara OPD maupun antara eksekutif dan legislatif. Jika pejabat tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pelayanan publik dapat berjalan tidak optimal dan proses penyelesaian masalah di lapangan menjadi lebih lambat. Hal ini juga berlaku ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau kebutuhan yang mendesak.

Subroto menegaskan bahwa kemampuan pejabat dalam merespons keluhan masyarakat harus menjadi syarat utama. Ia tidak ingin ada pejabat yang hanya fokus pada kebijakan tanpa membuka ruang komunikasi dengan publik. Responsivitas, menurutnya, adalah bagian dasar dari pelayanan yang berkualitas dan harus menjadi komitmen setiap kepala dinas di bawah kepemimpinan bupati.

Meski demikian, DPRD tetap menghormati kewenangan penuh Bupati dalam menentukan pejabat yang akan menempati posisi strategis. Namun, masukan dari legislatif dianggap penting untuk memperkuat sinergi dua lembaga agar pelayanan publik semakin maksimal. “Rotasi itu harus tepat agar komunikasi, pelayanan, dan kinerja pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya. (Adv)