TANJUNG REDEB – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius mengelola potensi lahan pertanian yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai masih banyak ruang pengembangan sektor pertanian yang bisa digarap sebagai langkah strategis untuk memperkuat produksi lokal.

Sumadi menyampaikan bahwa sejumlah lahan di Berau sebenarnya layak diolah, namun belum digarap secara maksimal. Kondisi ini, menurutnya, harus segera dijawab pemerintah daerah dengan kebijakan yang lebih agresif dan terukur. “Banyak lahan sebenarnya bisa dikelola, tapi belum digarap secara serius,” ujarnya.

Dorongan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap penguatan pangan yang dinilai semakin krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau menambah porsi anggaran untuk Dinas Pertanian, terutama dalam penyediaan kebutuhan dasar petani seperti pupuk, alat pertanian, hingga penguatan koperasi. Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi penentu keberhasilan petani dalam meningkatkan produktivitas.

Saat ini, terdapat perkembangan positif dalam pemanfaatan lahan pertanian. Program penanaman padi telah berjalan di area sekitar 895 hektare. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan tambahan lahan baru yang akan digarap untuk memperluas kapasitas produksi ke depan. Sumadi menilai langkah ini harus dibarengi perencanaan matang agar hasilnya lebih efektif.

Selain itu, ia mengapresiasi Bulog yang mulai menyerap hasil panen petani Berau. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan hasil pertanian. Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu hasil panen sekaligus memastikan stabilitas pasokan di tingkat daerah.

Dengan percepatan pengelolaan lahan dan penguatan fasilitas pertanian, Sumadi berharap ketahanan pangan di Berau dapat terbangun secara berkelanjutan. Ia menilai kemandirian pangan merupakan langkah penting agar kebutuhan pokok masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah. (Adv)