TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Berau agar tidak mengganggu jalannya pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu segera dilakukan agar program yang tertuang dalam APBD Perubahan 2025 tetap berjalan sesuai rencana.

“Ya sebenarnya tidak apa, namun kalau bisa dilaksanakan lebih baik,” ujarnya.

Thamrin menilai, posisi yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi. Ia menegaskan, jabatan rangkap dapat menurunkan efektivitas pelayanan dan memperlambat pengambilan keputusan di perangkat daerah. “Jabatan rangkap itu kan pasti ada pengaruhnya terhadap pelayanan,” tegasnya.

Menurutnya, kendala keterlambatan pelaksanaan mutasi sebelumnya memang disebabkan oleh regulasi yang harus dipatuhi. Namun setelah hambatan itu teratasi, pemerintah daerah diharapkan bisa segera menuntaskan proses mutasi dan rotasi jabatan. “Memang kemarin agak terkendala karena aturan. Tapi kalau sudah bisa dilakukan, ya baiknya secepatnya,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah posisi yang terlalu lama dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh pejabat Plt. Kondisi tersebut, lanjut Thamrin, dapat berimbas pada pelaksanaan program prioritas daerah yang memerlukan penanggung jawab penuh. “Beberapa posisi sudah terlalu lama kosong, dan bersilih ganti Plt saja. Harapan kami, pelayanan tidak terganggu,” ujarnya.

Lebih jauh, Thamrin menegaskan pentingnya kehadiran pejabat struktural definitif untuk memastikan arah kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan target pembangunan daerah. “Pejabat struktural itu penting juga,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, DPRD Berau menekankan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan proses mutasi dan rotasi jabatan, demi menjaga stabilitas birokrasi serta memastikan program pembangunan berjalan maksimal untuk kepentingan masyarakat. (Adv)