TANJUNG REDEB – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh sekolah negeri menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dinilai perlu dibarengi kesiapan tenaga pendidik. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, yang meminta pemerintah daerah segera menambah guru khusus ABK agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal.

Peri menyebut ketersediaan tenaga pengajar ABK di Berau masih sangat terbatas, sementara pemerataan pendidikan menjadi komitmen utama pemerintah daerah. Ia menilai, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan penerimaan ABK hanya akan berdampak pada pemenuhan administratif tanpa benar-benar memenuhi hak belajar yang layak.

“Penambahan guru khusus ABK ini sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang setara,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa penambahan guru harus dipersiapkan dengan strategi matang, termasuk perencanaan anggaran. Dengan kapasitas APBD Berau yang dinilainya cukup kuat, ia optimistis rekrutmen guru ABK dapat direalisasikan tanpa hambatan besar. Menurutnya, alokasi dari BOSDA maupun sumber pendanaan lain juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

Lebih jauh, Peri mengingatkan bahwa pembangunan ruang kelas atau fasilitas saja tidak cukup memastikan pemenuhan hak belajar anak ABK. Keberadaan guru khusus menjadi faktor utama keberhasilan, terlebih pemerintah daerah juga menginginkan setiap sekolah memiliki ruang belajar khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kita mendorong pemerintah mempertimbangkan persoalan ini agar mendapat perhatian,” terangnya.

Ia berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah nyata agar pendidikan inklusif tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar terwujud di seluruh wilayah. Penguatan layanan bagi ABK menurutnya akan menjadi bukti kontribusi pemerintah dalam menyediakan hak belajar setara bagi seluruh anak tanpa terkecuali. (Adv)