BERAU – Upaya menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan terus diperkuat menyusul polemik batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

DPRD Berau menilai keberadaan posko keamanan di titik rawan menjadi langkah strategis untuk mencegah konflik meluas di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa posko keamanan yang telah berdiri di Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu memiliki fungsi vital sebagai pengendali situasi di lapangan.

“Kehadiran aparat di kawasan itu bisa meredam potensi gesekan yang bisa muncul sewaktu-waktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dinamika yang berkembang akibat perbedaan persepsi batas wilayah berpotensi memicu ketegangan horizontal jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Keberadaan posko ini bagus untuk pusat koordinasi sekaligus pemantauan kondisi di lapangan,” ucapnya.

Selain menjaga keamanan, posko juga berperan sebagai sarana komunikasi antara aparat dan masyarakat. Waris menekankan pentingnya pendekatan persuasif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar,” tutupnya. (adv)