PENAJAM-Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, Pemkab PPU saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah. Proses penataan anggaran ini mencakup pemangkasan pada sejumlah pos belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. “Hanya kegiatan yang masuk dalam skala prioritas tinggi yang akan tetap dijalankan,” ujar Raup.

Kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah telah menghasilkan kesepakatan untuk menunda atau bahkan mencoret kegiatan yang tidak mendesak dari daftar belanja. Kebijakan efisiensi anggaran ini diperkirakan dapat menghemat lebih dari Rp200 juta dari total APBD murni tahun 2025 yang mencapai Rp2,6 triliun.

Dengan demikian, pengelolaan APBD yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hasil evaluasi belanja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2025, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab PPU dan DPRD akan terus bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD.(ADVETORIAL)