TANJUNG REDEB – Komisi I DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan yang hingga kini masih menuai pertanyaan. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak tenaga kesehatan terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Persoalan TPP yang berlarut-larut dinilai dapat berdampak pada motivasi kerja tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik.

Menurut Elita, persoalan ini tidak hanya menyangkut soal administrasi, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian para tenaga kesehatan. Ia menilai pemerintah harus memberikan perhatian khusus mengingat beban kerja tenaga kesehatan semakin meningkat, terutama dalam memperbaiki layanan pascapandemi serta menjawab tuntutan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian pembayaran TPP dianggap sebagai hal mendesak agar tidak terjadi kesenjangan persepsi di lingkungan kerja.

“Ini mereka para nakes, tentu kan harus dibayar jerih payah mereka bekerja,” ujarnya,

Elita menyebutkan, penyelesaian TPP harus dibarengi langkah transparan dan komunikasi terbuka kepada seluruh tenaga kesehatan. Dengan demikian, proses evaluasi, validasi data, maupun penyesuaian aturan dapat dipahami bersama tanpa menimbulkan keresahan. Komisi I juga berharap instansi teknis dapat mempercepat koordinasi sehingga keputusan terkait TPP dapat segera diumumkan secara resmi.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawasi proses ini agar berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah diminta tidak menunda penyelesaian persoalan yang menyangkut hak pegawai, terutama tenaga kesehatan yang memiliki peran vital dalam peningkatan kualitas layanan publik. Dengan kejelasan pembayaran TPP, Elita optimistis pelayanan kesehatan dapat meningkat karena tenaga kesehatan bekerja dengan motivasi dan kepastian hak yang terpenuhi. (Adv)