TANJUNG REDEB – Pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan kepala bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Berau. Ketua Komisi I, Elita Herlina, menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas layanan birokrasi. Namun, ia menekankan agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan organisasi, sehingga pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Menurutnya, seleksi jabatan bukan sekadar formalitas untuk mengisi posisi kosong, tetapi proses strategis yang menentukan arah kinerja perangkat daerah. Elita menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan seluruh calon dinilai secara profesional dan transparan melalui mekanisme penilaian yang terukur. Ia berharap tim seleksi dapat bekerja secara menyeluruh dalam menilai rekam jejak, kemampuan teknis, serta kecocokan peserta dengan bidang yang akan ditempati.

“Dalam seleksi kepala bidang, pemerintah harus benar-benar menilai kompetensi sesuai kebutuhan,” terangnya.

Ia menegaskan pentingnya proses yang teliti agar setiap jabatan terisi oleh sosok yang tepat.

Ia menambahkan bahwa birokrasi yang efektif hanya bisa diwujudkan apabila pejabat yang ditempatkan mempunyai kemampuan sesuai tuntutan kerja. Menurutnya, posisi strategis di perangkat daerah memerlukan figur yang mampu bekerja cepat, memahami persoalan lapangan, serta memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Karena itu, penyelenggaraan seleksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas, integritas, dan obyektivitas.

“Kita ingin posisi yang tepat diisi orang yang tepat agar pelayanan dapat berjalan sempurna,” sambungnya.

Dirinya berharap hasil seleksi nantinya mampu memperkuat kinerja seluruh perangkat daerah.

Elita juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap proses seleksi dan hasil penempatan pejabat. Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan kebijakan pengisian jabatan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Ia memastikan Komisi I akan terus mengawasi proses ini demi terwujudnya birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Adv)