TANJUNG REDEB – Proyek pembangunan Jembatan Kelay III kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Anggota Komisi III, Saga, mengimbau agar pemerintah daerah segera mempercepat penyelesaian persoalan lahan yang hingga kini masih menjadi kendala utama.

Menurutnya, keterlambatan pembebasan lahan telah menghambat realisasi pembangunan jembatan yang sangat vital bagi konektivitas antarwilayah. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama Dinas Pertanahan untuk aktif berkoordinasi dan tidak menunggu satu sama lain.

“Jangan saling menunggu, lebih baik dijemput permasalahannya agar cepat selesai,” ujarnya.

Saga menegaskan, Jembatan Kelay III memiliki arti strategis karena menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Tanjung Redeb dengan enam kecamatan pesisir. Saat ini, akses transportasi darat hanya bergantung pada Jembatan Sambaliung yang sudah berusia puluhan tahun.

“Kalau ada masalah dengan jembatan itu, akses masyarakat ke pesisir bisa terputus,” katanya mengingatkan.

Ia menilai ketergantungan pada satu jembatan menimbulkan risiko besar bagi aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga. Karena itu, ia menilai proyek Jembatan Kelay III tidak bisa lagi ditunda dan perlu dimasukkan ke daftar prioritas pembangunan daerah.

“Sudah pernah kami dorong dalam rapat banggar, tinggal eksekutif yang harus serius menindaklanjuti,” ujarnya.

Selain mengurangi beban Jembatan Sambaliung, pembangunan jembatan baru disebut akan memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah pesisir yang terus berkembang. “Ini proyek strategis, manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas,” tegas Saga.

Ia pun mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar penyelesaian lahan segera tuntas. “Kuncinya kolaborasi, kalau DPUPR dan Pertanahan jalan bersama, masalah lahan pasti bisa selesai,” ujarnya.

Saga menutup dengan imbauan agar pemerintah daerah tidak menunda-nunda lagi. “Jangan sampai kita menyesal ketika ada kejadian tak diinginkan,” tandasnya. (adv)