TANJUNG REDEB – Upaya mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir kembali disuarakan Komisi I DPRD Berau. Anggota Komisi I, Thamrin, menekankan pentingnya mempersiapkan Kecamatan Talisayan sebagai kawasan yang lebih modern agar pertumbuhan wilayah tidak hanya terpusat di perkotaan. Menurutnya, Talisayan memiliki posisi strategis dan layak dikembangkan sebagai pusat baru pelayanan masyarakat di wilayah selatan Berau.

Ia menjelaskan bahwa Talisayan juga diproyeksikan menjadi calon ibu kota ketika rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pesisir Selatan kembali dibahas. Namun, realisasi rencana tersebut disebut masih memerlukan penanganan beberapa kendala, termasuk persoalan tapal batas wilayah dan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku di tingkat pusat. Thamrin menyebut hambatan ini membuat proses pemekaran belum bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Saat ini kita terus berupaya agar rencana pemekaran ini bisa terealisasi beberapa tahun ke depan,” terangnya.

Ia menekankan perlunya konsistensi dalam mengawal proses perencanaan DOB.

Ia turut berharap pemerintah pusat segera membuka kembali peluang pemekaran daerah agar wilayah pesisir dapat memperoleh ruang pengelolaan yang lebih mandiri. Menurutnya, dorongan ini bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah selatan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

“Kami berharap moratorium pemekaran segera dicabut agar proses DOB bisa berjalan,” sambungnya.

Dirinya menilai kesiapan Talisayan harus dipupuk sejak sekarang agar mampu menjadi pusat pemerintahan yang efektif.

Thamrin menegaskan bahwa mewujudkan Talisayan sebagai ibu kota DOB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemkab Berau dan DPRD. Ia mengatakan seluruh pihak harus mengawal proses ini dengan sungguh-sungguh agar tuntutan masyarakat pesisir dapat diwujudkan. Dengan kerja sama yang kuat, ia yakin pembangunan kawasan selatan dapat berkembang lebih cepat dan merata. (Adv)