TANJUNG REDEB – Perlindungan terhadap tenaga pendidik kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Anggota Komisi I, Thamrin, menegaskan bahwa profesi guru harus dijamin keamanannya, termasuk kepastian hukum ketika mereka menjalankan tugas mendidik.

Ia menilai masih ada potensi tenaga pendidik diperlakukan tidak adil apabila terjadi persoalan di sekolah. Terlebih, ada kecenderungan kasus langsung diarahkan ke proses hukum tanpa melihat situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini, menurut Thamrin, dapat merugikan guru yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

“Setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan guru harus ditangani secara objektif dan profesional,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa guru yang menjalankan fungsi pendidikan dengan penuh tanggung jawab tidak boleh menjadi korban kriminalisasi, tekanan publik, atau penilaian sepihak. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak hanya melukai hati para pendidik, tetapi juga mencederai martabat profesi guru.

“Jangan sampai guru yang mendidik maksimal justru mendapat hukuman yang tidak proporsional,” ujarnya.

Thamrin juga mengingatkan bahwa guru memegang peran moral dan sosial yang besar dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban memberi rasa aman dan perlindungan hukum agar mereka bisa bekerja dengan nyaman.

Ia menambahkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap guru perlu diperkuat, termasuk penyediaan pendampingan hukum ketika pendidik terseret persoalan selama menjalankan tugasnya. Langkah ini dinilai penting agar guru tidak bekerja di bawah tekanan dan tetap fokus menjalankan fungsi pendidikan.

“Mekanisme perlindungan harus diperkuat, termasuk pendampingan hukum jika guru menghadapi persoalan,” tandasnya. (Adv)