TANJUNG REDEB – Pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) meningkatkan pendampingan kepada pemerintah kampung agar pengelolaan anggaran berjalan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Nurung menegaskan bahwa dana desa dan ADK merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan. “Pendampingan harus benar-benar maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, DPMK perlu memastikan pemerintah kampung memahami mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pendampingan yang menyeluruh, potensi kesalahan administrasi maupun ketidaktepatan program dapat diminimalkan.

“Program itu harus tepat guna,” sambungnya.

Ia menilai asas kebermanfaatan program harus menjadi prioritas, terutama dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Program berbasis ekonomi, lingkungan, hingga sosial perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga agar hasilnya tidak hanya seremonial tetapi memberi dampak keberlanjutan.

Nurung juga meminta DPMK memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai dana desa maupun ADK. Ia menilai pelaporan yang rapi dan terukur akan mempermudah identifikasi perkembangan program sekaligus menentukan intervensi pembinaan jika ditemukan kekurangan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kampung. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah kampung dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkecil potensi penyimpangan.

“Transparansi itu menjaga kepercayaan warga,” tandasnya.

Dengan pendampingan yang konsisten, DPRD Berau berharap setiap program pembangunan kampung benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan di tingkat kampung. (Adv)