TANJUNG REDEB – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2025, DPRD Berau kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta Pemkab bergerak cepat melakukan percepatan agar pembangunan tidak tertunda dan anggaran tidak berubah menjadi SiLPA. Hingga November, serapan tercatat masih di bawah 70 persen dan dinilai jauh dari target tahunan.

Subroto menilai kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan. Jika tidak ada langkah cepat, risiko terjadinya sisa anggaran semakin besar. “Kalau baru sampai segitu tentu kita khawatir akan jadi SiLPA lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, serapan anggaran yang rendah secara langsung menghambat laju pembangunan. Banyak program yang belum berjalan optimal karena proses pelaksanaan kegiatan tidak bergerak sesuai jadwal. Padahal, menurutnya, masyarakat menunggu hasil nyata dari pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah. “Pembangunan belum maksimal, sementara masyarakat butuh bukti nyata,” tegasnya.

Subroto juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan proyek akhir tahun kian sempit. Karena itu, ia mendorong perangkat daerah melakukan koordinasi lebih intens, termasuk menyusun ulang timeline pekerjaan agar tidak terjadi penundaan hingga tahun berikutnya. Jika suatu kegiatan terpaksa digeser, ia menilai tantangan di tahun depan akan jauh lebih berat karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membuat banyak pos harus dipangkas.

Dirinya berharap Pemkab segera mengambil langkah-langkah percepatan, mulai dari memperkuat pengawasan, melakukan evaluasi mingguan, hingga mempercepat administrasi. Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta lebih proaktif memastikan kegiatan fisik dan nonfisik berjalan sesuai rencana.

Subroto menekankan pentingnya percepatan ini agar pembangunan daerah tetap berada pada jalurnya. Menurutnya, manfaat dari program pemerintah harus segera dirasakan masyarakat, bukan terus tertunda karena lemahnya serapan anggaran. “Kalau tahun depan baru dikerjakan akan sulit,” tandasnya. (Adv)