TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menghadapi potensi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tahun depan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Pemerintah harus serius memikirkan sumber pendapatan baru, karena dana transfer dari pusat mulai dibatasi,” ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan itu menilai ketergantungan pada dana pusat tidak bisa terus menjadi sandaran utama. Ia mendorong Dinas Pendapatan (Dispenda) agar lebih agresif menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Targetnya, pada 2029 mendatang, PAD Berau diharapkan bisa menembus angka Rp1 triliun.

Namun, ia mengingatkan, upaya peningkatan PAD tidak boleh menambah beban masyarakat kecil. “PAD harus naik, tapi jangan sampai memberatkan masyarakat bawah,” katanya menegaskan.

Waris juga menyoroti perlunya perubahan arah kebijakan belanja daerah. Menurutnya, alokasi APBD seharusnya lebih banyak diarahkan untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan. Dengan begitu, belanja pemerintah tidak hanya terserap untuk kegiatan rutin, tetapi juga mampu membuka sumber ekonomi baru bagi daerah.

“Belanja APBD harus diarahkan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia menilai, pembatasan dana transfer pusat menjadi sinyal agar pemerintah daerah tidak terlena dengan kebijakan fiskal sebelumnya. “Kalau hanya mengandalkan pusat, kita akan kesulitan ketika ada pengetatan. Maka PAD harus diperkuat sejak sekarang,” lanjutnya.

Dengan tantangan fiskal yang kian berat, DPRD mendorong Pemkab Berau segera menyiapkan strategi konkret memperluas basis pajak daerah, mengoptimalkan retribusi, dan mengembangkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM sebagai sumber pendapatan baru. (Adv)