TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menyoroti masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kabupaten Berau. Ia menilai, sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan demi memperoleh hasil tangkapan lebih banyak dalam waktu singkat.

“Tak bisa dipungkiri penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut,” ujarnya.

Menurut Saga, penggunaan alat seperti bom ikan, racun, maupun kompresor menyisakan dampak serius bagi ekosistem bawah laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya habitat ikan. Ia menyebut, banyak pihak menolak praktik tersebut karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya kelautan Berau.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menilai penanganan persoalan illegal fishing belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kewenangan pengawasan laut yang berada di tangan pemerintah provinsi, bukan kabupaten. “Hal ini perlu diinformasikan, jangan sampai masyarakat merasa kita hanya bisa melarang tapi tidak ada solusi,” terangnya.

Saga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan pendelegasian khusus kepada Pemerintah Kabupaten Berau agar dapat melakukan pengawasan dan penindakan langsung di wilayah perairan. Dengan kewenangan tersebut, pengawasan diyakini bisa lebih intens dan efektif.

“Seharusnya penanganan laut kembali ke kabupaten sehingga pengawasannya bisa lebih intens,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau para nelayan agar tidak terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal. Menurutnya, menjaga kelestarian laut sama artinya menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. “Gunakanlah alat tangkap ramah lingkungan agar ekosistem laut Berau tetap terjaga,” tandasnya. (adv)