TANJUNG REDEB – Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan dan pendidikan kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menilai kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah secara menyeluruh dan konsisten. Menurutnya, ketersediaan anggaran daerah yang besar seharusnya menjadi modal utama untuk memperkuat layanan publik agar lebih merata dan berkualitas.

Ia menegaskan bahwa implementasi SPM tidak hanya berbicara tentang penyediaan fasilitas, tetapi juga efektivitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dalam pengamatannya, masih terdapat sejumlah indikator SPM yang belum terpenuhi secara optimal, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Kondisi tersebut dinilainya menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah.

“SPM itu harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan nasional. Ia mengatakan bahwa anggaran yang besar semestinya membuat pembangunan sektor pendidikan di Berau berjalan lebih intensif, termasuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Nurung menilai pendidikan yang tidak merata dan masih adanya ketimpangan fasilitas dapat berpengaruh terhadap kemampuan belajar anak-anak di wilayah perkampungan. Karena itu, ia berharap pemkab lebih fokus dalam memetakan kebutuhan tiap sekolah agar penyediaan layanan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Sehingga anak-anak kita juga mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dalam pendidikan,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga dinilai membutuhkan perhatian yang sama kuatnya. Nurung menyebut layanan kesehatan sangat terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelaksanaan SPM menjadi wajib tanpa kompromi. Ia mendorong pemerintah memperbaiki manajemen pelayanan, memperkuat fasilitas, dan memastikan masyarakat menerima hak layanan secara layak.

Ia berharap langkah konkret segera dilakukan agar masyarakat Berau dapat menikmati pelayanan dasar yang setara, modern, dan sesuai standar nasional. (adv)