BERAU – Permasalahan pengangguran di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu mengambil langkah yang lebih agresif, terukur, dan berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di Bumi Batiwakkal.

Ratna menyampaikan bahwa persoalan pengangguran bukanlah masalah baru di Berau. Namun demikian, ia menilai penanganannya harus benar-benar menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, masyarakat telah terlalu lama menunggu realisasi program yang benar-benar mampu membuka peluang kerja dan memberikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.“Saya berharap angka pengangguran kita dapat turun di tahun 2026. Ini masalah klasik yang harus diberikan solusi oleh pemerintah,” tegasnya.

Ratna menekankan bahwa Pemkab Berau harus mampu memainkan peran sentral dalam menciptakan peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Kesempatan kerja tersebut harus terbuka bagi berbagai kelompok, mulai dari lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA sederajat, hingga tenaga kerja umum yang memiliki keterampilan tertentu.

Ia menilai pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan sektor pemerintahan sebagai penyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, dunia usaha, maupun industri yang beroperasi di Kabupaten Berau.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat penting untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

“Apakah itu lewat kerja sama dengan swasta atau melalui program lain, yang pasti Pemkab harus benar-benar dapat mengurangi angka pengangguran kita dan tentu itu melalui dibukanya lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ratna juga mengingatkan bahwa tantangan pemerintah daerah ke depan akan semakin kompleks. Setiap tahun jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus bertambah, sementara pertumbuhan penduduk juga meningkat. Di sisi lain, Kabupaten Berau sebagai daerah dengan potensi ekonomi cukup besar juga menjadi tujuan tenaga kerja dari luar daerah.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan lonjakan angka pengangguran baru di masa mendatang. “Kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah harus punya strategi jangka panjang yang jelas untuk mengatasi pengangguran,” tambahnya.

Ratna juga menilai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta program peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, ia berharap masyarakat Berau dapat lebih siap bersaing dan memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap di berbagai sektor pekerjaan.

Melalui dorongan tersebut, DPRD Berau berharap Pemkab dapat menghadirkan program-program yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. “Kita berharap angka pengangguran bisa ditekan dan para pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak demi memperbaiki ekonomi mereka,” pungkasnya. (adv)