Berita, Nasional, Pendidikan, Sosial Politik

Kepala BPIP Mundur, Kapustanas: Indikasi Pancasila Belum Utuh Di BPIP

KBN – Jakarta – Belakangan beredar kabar mundurnya Yudi Latif sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Wacana ini berkembang seiring munculnya broadcast message terkait hal tersebut di media sosial. Banyak rumor yang berkembang terkait dengan pengunduran diri pimpinan lembaga yang baru dibentuk oleh presiden Joko Widodo tersebut. Mulai dari persoalan gaji dan tunjangan hingga persoalan agenda kerja.

Merespon hal tersebut, Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, menyatakan sudah sepantasnya lembaga BPIP beserta seluruh personilnya melakukan introspeksi dan membenahi diri.

Saat ditemui di Menara Unas, Jumat (8/6/2018), Iskandarsyah berasumsi ada yang salah dalam lembaga tersebut. “Sepertinya ada sesuatu yang salah disana. Wajar pergantian personil terjadi dalam suatu lembaga. Tapi ini terlalu cepat dan mendadak. Yudi Latif adalah seorang akademisi. Saya duga ada yang berbenturan dengan prinsip dia. Apapun itu, kita doakan yang terbaik untuknya dan untuk bangsa dan negara kita ke depannya.”, ujar pembaca naskah Resolusi Kebangsaan, Musyawarah Kebangsaan Keraton Kasepuhan Cirebon 29 Januari 2017 tersebut.

Ia menggambarkan bahwa jika Pancasila secara komprehensif diaplikasikan di dalam lembaga tersebut, seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. “Pancasila mengamanahkan persatuan. Yang terjadi adalah terbelah dan layu sebelum berkembang. Pun demikian amanah Pancasila untuk bermusyawarah. Apakah musyawarah terjadi di BPIP? Atau yang ada adalah instruksi absolut? Mungkin juga ini dampak dari tidak tampaknya¬†keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika terkuak besaran gaji dan tunjangan para punggawa lembaga BPIP tersebut.”, papar Iskandarsyah.

Pada akhirnya dosen yang pernah mengajar di Cina dan Rusia ini mendesak agar BPIP berhenti tampil sebagai lembaga yang eksklusif. Ia menegaskan bahwa Pancasila bukanlah alat popularity contest. BerPancasila artinya menjalankan perintah Tuhan dengan utuh, berkeadilan dalam berperadaban, bersatu, bermusyawarah dalam perwakilan untuk berkerakyatan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada satu elemen pun yang kurang disana. Jika tidak demikian, artinya Pancasila hanya dieksploitasi untuk kepentingan pribadi semata. “Jika pemerintah memang beritikad baik terhadap Pancasila, maka jangan jadikan lembaga BPIP sebagai lembaga tertutup, yang pada akhirnya menjurus pada penciptaan ideologi tertutup. Pemerintah harus terbuka terkait dengan visi, misi, dan materi sosialisasi dan pembinaan Pancasila dalam lembaga itu sendiri. Duduklah dengan seluruh stakeholder bangsa ini. Bermusyawarahlah terkait dengan kebaikan bangsa dan negara ini. Jangan sampai Pancasila malah menjadi alat pemecah belah bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.”, pungkas Iskandarsyah menguraikan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com