Berita, Nasional, Sosial Politik

Soal Demokrasi Pancasila, Kapustanas: Tidak Jelas Dan Membingungkan Secara Epistemologi

KBN – Jakarta – Wacana demokrasi Pancasila belakangan agak ramai dibicarakan. Bahkan ada sebuah lembaga survey yang mengklaim bahwa 74% masyarakat menginginkan demokrasi Pancasila. Merespon hal tersebut, Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, menyatakan bahwa hal tersebut harus diuji dan diargumenkan secara komprehensif terlebih dahulu. Iskandarsyah menyatakan bahwa istilah “Demokrasi Pancasila” secara linguistik dan filsafat memiliki kerancuan dan bernilai irelevan. “Buat saya itu membingungkan dan kacau secara epistemologis. Saya tidak paham bagaimana logikanya demokrasi bisa kompatibel dengan Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai intrinsik yang sangat bertentangan dengan Demokrasi. Jadi terkesan dipaksakan kalau mereka berdua harus disatukan.”, ujar Iskandarsyah saat ditemui Kantor Berita Nasional di Jakarta, (24/5/2017).

Ia pun mempertanyakan bagaimana cara mewujudkan Demokrasi yang Pancasilais. “Tolong jelaskan, bagaimana wujud Demokrasi yang berkeTuhanan yang maha esa? Di saat demokrasi menyetarakan suara rakyat dengan suara Tuhan, Pancasila menegaskan bahwa Tuhan adalah yang esa, nomor satu dan utama, dan harus dijadikan referensi dalam bersikap. Jelaskan juga bagaimana mewujudkan Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan! Di saat demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan dan kehendak rakyat adalah variabel tertinggi, Pancasila mengamanahkan bahwa rakyat harus dipimpin oleh kehendak hikmah dan kebijaksanaan dalam bentuk permusyawaratan perwakilan. Jelaskan juga mengapa dalam alam demokrasi jamak terjadi fenomena perpecahan dan kekisruhan, bahkan ada partai yang sampai punya 2 ketua umum! Padahal Pancasila mengamanahkan persatuan Indonesia.”, tutur Iskandarsyah.

Lebih lanjut, Iskandarsyah menegaskan bahwa Pancasila dan Demokrasi adalah dua filosofi yang berbeda. Pancasila merupakan filosofi yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang ada di Indonesia, sedangkan Demokrasi adalah filosofi asing yang didistribusikan dari Yunani yang disebarkan ke Eropa-Amerika dan kemudian didistibusikan ke Indonesia lengkap dalam wujud turunannya berupa strategi, taktik, dan modelnya. “Persoalan bangsa ini adalah karena Pancasila belum pernah dibreakdown hingga tataran strategi, taktik, dan model, sehingga akhirnya Pancasila hanya dianggap sebagai kata mutiara. Padahal, Pancasila sejatinya adalah sebuah teknologi terapan yang dapat difungsikan menembus ruang dan waktu. Si Islam, si Kristen, si Hindu, maupun si Budha pasti sukses berPancasila di negara ini. Begitu juga si Aceh, si Batak, si Jawa, si Sunda, si Bali, si Ambon, atau si Irian pun juga demikian. Kenapa? Karena Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang bernilai kebenaran dasar bangsa Indonesia. Bukan sekedar ideologi yang bersifat ide dan implementasinya relatif hanya sesuai kebutuhan dan berdasarkan kepentingan saja.”, jelas Iskandarsyah memaparkan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com