Berita, Hukum Hankam, Nasional, Pendidikan Kebudayaan, Sosial Politik

PPP: PSI Tidak Paham Sejarah Dan Sistem Hukum Nasional

KBN – Pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie mendapat kritik dari Wakil Ketua Umum PPP M. Arwani Thomafi. Arwani sangat menyayangkan pernyataan ketua umum PSI, Grace Natalie  yang menolak Perda bernuansa agama baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.

Menurut Arwani, hal tersebut mencerminkan ketidaktahuan Grace dan PSI tentang sejarah dan hukum di Indonesia. Para pendiri bangsa sudah sepakat sepakat bahwa aturan di bawah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan. “PSI ahistoris dalam melihat sejarah berdirinya NKRI melalui rapat BPUPKI, PPKI serta dinamika politik saat kemerdekaan.”, tegas Arwani.

Arwani juga menambahkan bahwa sepanjang UU dan perda itu dibentuk berdasarkan prosedur legislasi yang benar sesuai aturan, maka harus diterima sebagai bagian hukum nasional atau daerah. Bahkan saat ini sebenarnya sudah banyak UU atau Perda bernuansa agama yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia.

Ia memberi contoh pemberlakukan UU 1/1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk terbaik dari adopsi hukum agama syariah dalam hukum positif negara. UU ini terbukti berjalan baik dan tetap dalam semangat NKRI. UU ini membuat perkawinan bisa dilakukan menurut agama masing-masing. “Adopsi hukum agama (syariah) baik pada tingkat UU maupun Perda sesungguhnya merupakan pencerminan negara hukum Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa”, jelas Arwani.

Arwani bahkan menilai sikap PSI lebih buruk dari era kolonial. “Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era Kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia.”, jelas Arwani.

Pernyataan politik PSI ini juga dianggap berpotensi memecah belah serta menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa disebut ingin mencerabut akar Indonesia dari genetika negara berketuhanan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com