Berita, Nasional, Sosial Politik

Polda Metro Diminta Konsisten Dan Taat Sistem Soal Kasus Reklamasi

KBN – Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengingatkan Polda Metro Jaya untuk konsisten soal penanganan kasus dugaan korupsi proyek reklamsi. Amir menilai, ada inkonsistensi Polri dalam penanganan polemik reklamasi di Teluk Jakarta. “Jika sebelumnya Argo (Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono) mengaku telah menemukan bukti permulaan adanya dugaan korupsi dalam proyek itu dan telah meningkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan. Tetapi, sekarang Adi (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan) tiba-tiba bilang ‘tidak ada indikasi kesalahan administrasi maupun indikasi korupsi’.”, ujar Amir kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Selain itu, Amir juga mengaku tidak habis pikir dengan cara Polri memperlakukan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menyebut, jika betul murni ingin mengusut sengkarut Reklamasi, mestinya penyidik Polda bisa bertindak profesional. Menurutnya pemeriksaan kepada Ahok terkesan hanya ‘forma in verba’. “Artinya, ini (penyidik) hanya sekedar omongan atau pengumuman bahwa penyidik sudah memeriksa Ahok demi menyenangkan publik.”, jelas Amir.

Ia pun mempertanyakan proses pemeriksaan Ahok di Mako Brimob Depok. “Padahal, siapapun kalau orang diperiksa, ya dipanggil ke kantor pemeriksaan dong. Bukan didatangi seperti Ahok.”, tegas Amir.

Amir juga menjelaskan bahwa sebenarnya jika betul Polri ingin melihat apakah ada maladminitrasi dan penyelewengan kewenangan Ahok dalam pelaksanaan proyek reklamasi, pintu masuk yang paling mudah adalah melalui CSR. “Jadi, jika sungguh-sungguh ingin membongkar keterlibatan Ahok, Polri jangan hanya terpaku pada soal administrasi NJOP reklamasi.‎ Tapi harus dimulai dengan membuka dana-dana CSR, kemana larinya uang CSR itu. Termasuk 80 Miliar untuk gedung parkir Polda.”, ungkap Amir. “Belum lagi, soal CSR yang dikelola BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang katanya dikelola melalui Ahok Center. Kalau ini semua dibuka, maka penyalahgunaan dan penyelewengan Ahok akan terbuka sendiri.”, kata Amir menegaskan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com