Berita, Nasional, Sosial Politik

Komisi III: Harusnya Presiden Itu Taat Hukum

KBN – Jakarta – Dalam kaitan dengan polemik polisi yang akan ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo mematuhi sejumlah peraturan yang mengatur kekosongan jabatan tersebut. “Ini seperti bercita rasa Orba (Orde Baru). Harusnya Presiden itu taat hukum dan konsisten menjalankan peraturan perundangan.”, tegas Nasir di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Ia pun menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal penunjukan petinggi Polri, yakni asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin terlalu dibuat-buat. Nasir menyatakan bahwa alasan keamanan dan adanya potensi konflik di Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara sangat tidak masuk akal. “Itu alasan yang dibuat-buat. Kenapa tidak saat Pilkada DKI. Ini kan aneh.”, tuturnya.

Diketahui sebelumnya bahwa asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan (Iwan Bule) dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya. Sedangkan masa jabatan Gubernur Sumut Tengku Erry habis pada Februari, sedangkan masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan habis pada Juni 2018.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com