Berita, Nasional, Pendidikan Kebudayaan, Sosial Politik

Kapustanas: Raja Dan Sultan Harus Berfungsi Sebagai Tuntunan, Bukan Hanya Tontonan

KBN – Jakarta – Naskah Akademik Eksplorasi Dan Implementasi Sistem Kebudayaan Sebagai Solusi Permasalahan Berbangsa Dan Bernegara diuji materi di Menara Unas, Jakarta, dengan melibatkan para ulama, pendeta, pedande, biksu, ilmuan, perwira TNI, pejabat kementerian, raja, sultan, dan pimpinan asosiasi profesi sebagai pembahas dan penguji materi.

Naskah akademik ini telah lama dibincangkan di masyarakat, khususnya kalangan pemuka budaya dan juga kalangan pelaku dan pengamat hukum. Hal yang sangat menarik dalam naskah ini adalah rekomendasi agar para raja, sultan, dan pemangku adat diberikan peran formal sebagai landasan hukum  berkontribusinya mereka dalam proses pengelolaan negara. “Raja, sultan, dan pemangku adat telah lebih dulu mengelola tanah air ini, jauh sebelum negara ini terbentuk, Dan jangan lupa, mereka punya hak atas kontribusi teritori yang dulu menjadi otoritas dan kekuasaan mereka. Sangat wajar jika mereka diberikan peran formal. Jangan hanya jadi tontonan. Jangan pula kita jadi kacang yang lupa pada kulit.”, ujar Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, di kampus Paska Sarjana Universitas Nasional Menara Unas, Jakarta (29/3/2018).

Iskandarsyah yang juga merupakan perumus naskah tersebut juga mengungkap bahwa berperannya para lembaga kebudayaan tersebut merupakan bentuk implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Pasal 18b, pasal 28C, pasal 28I, dan pasal 32 secara jelas dan tegas mengamanahkan negara untuk memberikan hak-hak berkebudayaan pada rakyat Indonesia. Siapa yang harus menjadi acuan untuk penerapan aturan ini? Tentu saja para lembaga kebudayaan yang telah lebih dulu menjadi pengacu budaya nusantara yang kemudian bersimbiose dan mengkristal menjadi budaya nasional.”, jelas dosen yang akrab disapa bang Anggi ini.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Iskandarsyah juga menyatakan harapan yang besar agar setiap elemen bangsa memahami posisi, peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. “Kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepadaNya bangsa ini telah berakad akan menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara. Mari kita kembali memfungsikan diri sesuai dengan arahan Pancasila. Termasuk para raja, sultan, dan pemangku adat yang harus menjadi tuntunan, bukan sekadar tontonan semata.”, tegas dosen linguistik, politik, dan enterpreneurship ini menyampaikan.

Acara yang dihadiri oleh 75 penguji dan pembahas ini berlangsung di Menara Universitas Nasional, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis 29 Maret 2018.

Forum tersebut juga menyepakati simpulan dan rekomendasi yang diajukan dalam naskah akademik tersebut. Di antara rekomendasi yang diajukan oleh perumus naskah tersebut adalah:

  1. Melakukan verifikasi terhadap setiap produk hukum (undang-undang, perpu, perpres, permen, perda, dan turunannya) dengan menggunakan sains dan teknologi Pancasila;
  2. Memberikan payung hukum sebagai peran formal dan kewenangan kepada para lembaga kebudayaan (raja, sultan, dan pemangku adat) dalam penyusunan kebijakan (undang-undang, perpu, perpres, permen, perda, dan turunannya) dengan disesuaikan dengan tata ruang dan tata adatnya masing-masing;
  3. Menyelenggarakan Musyawarah Kebangsaan dengan melibatkan pemerintah selaku lembaga negara dan lembaga-lembaga bangsa, termasuk di antaranya lembaga kebudayaan (raja, sultan, pemangku adat) sebagai proses reorientasi dan restartegi dalam pengelolaan negara dan simbiosa sosial kemasyarakatan, demi mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com