Berita, Nasional, Pendidikan, Sosial Politik

Kapustanas: Ketahanan Nasional Terancam Karena Demokrasi, Pancasila Yang Bisa Menyelamatkannya

KBN – Jakarta – Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan sistem impor dari luar Indonesia sama sekali berbeda dengan sistem Pancasila. Bahkan menurutnya, demokrasi sangat bertentangan dengan Pancasila. “Demokrasi tidak relevan dengan Pancasila. Bahkan demokrasi terindikasi kontraproduktif dengan visi bangsa Indonesia yang ingin bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena dalam demokrasi semua bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan etika dan estetika. Sedangkan dalam Pancasila kebebasan dimaknai dengan keleluasaan berpikir dan berbuat secara beradab dan berorientasi pada kebaikan bersama.”, tegas Iskandarsyah saat ditemui di Kampus Universitas Nasional, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018).

Iskandarsyah menggambarkan fakta yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi yang kerap identik dengan persaingan, kegaduhan, dan politik uang. Hal-hal negatif tersebut tanpa disadari mengganggu kerukunan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun demikian, biaya politik pada demokrasi yang harus ditanggung oleh para kontestannya diasumsikan berhubugan dengan fakta banyaknya para pejabat hasil demokrasi yang terlibat korupsi. “Perdebatan yang tidak produktif bahkan cenderung destruktif terjadi karena pemahaman akan persoalan yang tidak setara. Pun demikian tarik-menarik kepentingan juga menjadi causa prima kekisruhan dan persaingan yang menjurus pada perpecahan.”, jelas dosen yang kerap dipanggil bang Anggi ini.

Ia berujar hal tersebut tidak perlu terjadi jika bangsa Indonesia menggunakan sistem politik yang sesuai dan diamanatkan oleh Pancasila, yaitu sistem politik yang mengedepankan prinsip berketuhanan, keberadaban, gotong royong, kekeluargaan, dan berorientasi pada keadilan bagi rakyat Indonesia. “Karena one man vote yang berarti liberalisasi rakyat, rakyat dengan range kualitas yang sangat berbeda dipaksa untuk menanggung beban yang sama, yaitu memilih pemimpin bangsa dan negara. Tidak aneh jika pemimpin hasil demokrasi kualitasnya dipertanyakan. Padahal Pancasila mengamanahkan rakyat untuk dipimpin dalam bentuk perwakilan dan berkonsep musyawarah. Dengan Pancasila, kegaduhan dan kesemerawutan demokrasi tidak perlu terjadi. Terlebih dengan sistem musyawarah, biaya Pemilu yang ratusan triliyun per periode itu dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat.”, ujar Iskandarsyah.

Mengenai kesiapan bangsa ini untuk meninggalkan demokrasi dan kembali pada sistem Pancasila, Iskandarsyah menyatakan keyakinannya kalau bangsa ini lebih dari siap untuk berPancasila dengan sistem Majelis. “Sebenarnya sejak dulu kita sangat siap. Agamawan dari semua agama kita punya. Ilmuan dari setiap disiplin ilmu kita ada. TNI selalu siap. Raja, sultan, dan pemangku adat kita juga ada. Begitupun kaum profesional yang telah siap untuk berperan. Mereka ada dan terkoordinasi mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Kualitas mereka pun sudah teruji. Kenapa tidak tempatkan saja mereka pada sebuah majelis? Biarlah mejelis itu mewakili rakyat untuk menyusun program kerja sekaligus memilih pejabat untuk melaksanakannya. Mudah kan? Dan jelas lebih berkualitas daripada memberikan hak pada seorang pemabuk untuk masuk TPS dan memilih Presiden yang akan memimpin sebuah negara besar.”, tegas dosen yang pernah mengajar di Rusia, Italia, dan Cina ini.

Iskandarsyah menegaskan bahwa sekaranglah saatnya Pancasila untuk berdaulat sebagai sebuah sistem mandiri berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena menghadapi persoalan berbangsa dan bernegara yang kian hari kian rumit ini tidak ada jalan lain kecuali mengundang kembali rahmat Tuhan dengan mendirikan majelis yang menjalankan Pancasila sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Tidak ada waktu lagi. Mari kita kembali kepada kiblat bangsa yaitu Pancasila. Sesuai dengan amanat UUD45, negara ini berlandaskan pada Pancasila. Semua produk hukum harus diverifikasi dan diluruskan oleh Pancasila. Jangan sampai kita tergoda pada sebuah sistem yang tanpa sadar membuat kita makar terhadap falsafah berbangsa dan bernegara kita yaitu Pancasila. Pancasila berdaulat bangsa selamat. Sekarang atau terkubur selamanya.”, pungkas Iskandarsyah menegaskan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com