Berita, Ekonomi, Nasional

Asyari Usman: Sri Mulyani Memang Hebat, Tetapi Hebat Untuk Kapitalisme-Liberalisme

KBN – Jakarta – Wartawan senior Asyari Usman mengungkapkan pandangannya terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, kiprah Sri Mulyani selama ini lebih banyak dinikmati oleh para kapitalis dan liberalis. “Sri Mulyani memang hebat, tetapi hebat untuk kapitalisme-liberalisme. Bukan untuk rakyat miskin.”, tulis Asyari seperti yang dikutip dari salah satu portal berita pada Minggu (20/8/2017).

Asyari juga menuliskan bahwa Sri Mulyani hebat terutama untuk dan atas nama investor pembeli obligasi. Selain itu, dia juga hebat untuk dan atas nama Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua lembaga internasional ini terkenal antisubsidi dan antiprogram yang bertujuan membantu usaha kecil. Misi mereka adalah kapatilsme dan neo-liberalisme.

Ia juga mengungkap bahwa Sri Mulyani mendapatkan julukan Menteri Keuangan Terbaik di Asia itu berdasarkan penilaian para investor yang memborong obligasi Indnesia. Sri Mulyani memberikan bunga yang sangat tinggi kepada mereka, hingga 7.08% per tahun. Sementara negara-negara Asia Tenggara yang lebih perlu pinjaman dibanding Indonesia, hanya memberikan bunga obligasi di sekitar angka 5%. “Akibatnya, Indonesia harus membayar bunga pinjaman 56 triliun rupiah ekstra tiap tahun dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam atau Filipina sekiranya mereka menjual obligasi yang sama kepada investor asing.”, jelas Asyari.

Asyari juga menyatakan kegeramannya atas pernyataan Sri Mulyani pada sebuah acara televisi yang melabel orang Indonesia suka serba gratis. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah menyakitkan hati. “Bu Menteri sendirilah yang menikmati fasilitas mahal-mahal yang serba gartis. Misalnya, rumah dinas, mobil dinas mewah, supir, tagihan telefon, tagihan listrik, dlsb, yang dibayar oleh negara. Gratis.”, tulisnya.

Pada akhir tulisannya, Asyari menyatakan bahwa sejatinya Sri Mulyani telah menempatkan Indonesia pada posisi berbahaya karena semakin tinggi menumpuk hutang negara. “Di RUU APBN 2018, yang disampaikan 16 Agustus lalu, Jokowi mengusulkan pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga sebesar 676 triliun rupiah. Inilah cicilannya. Besaran hutangnya?”, pungkas Asyari.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com