Berita, Ekonomi, Nasional, Sosial Politik

AEPI: Jokowi Hutang 1000 Triliyun Lebih Dan Subsidi Rakyat Digergaji Terus

KBN – Jakarta – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini memiliki sifat yang aneh. Pemerintahan ini sangat rakus utang, menumpuk utang hingga segunung. Tapi sangat pelit dan medit subsidi. “Jokowi sejak naik ke tampuk kekuasaan telah menambah utang lebih dari Rp. 1000 triliun lebih. Tahun 2017 ini pemerintah berencana akan menambah utang sebesar Rp. 450 triliun seiring melebarnya defisit anggaran 2,92% PDB. Maka dengan demikian total utang pemerintah yang bersumber dari dalam dan luar negeri sampai dengan Bulan Juni 2017 mencapai Rp. 3.872,4 triliun. Sisi lain pemerintah begitu pelit kepada rakyat. Subsidi tahun 2015 diberangus. Sebanyak 75 % persen subsidi BBM langsung dicabut. Harga BBM langsung melejit dan daya beli masyarakat langsung ambruk. Sepanjang tahun 2016 – 2017 pemerintah setiap 3 bulan menggeregaji subsidi listrik yang mengakibatkan tarif listrik melompat melebihi rata rata tarif listrik di Amerika Serikat, China dan India.”, tulisnya seperti dikutip dari sebuah artikel portal berita, Sabtu (15/7/2017).

Ia juga membeberkan fakta bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha melobi DPR agar batas defisit ditiadakan. Hal itu berarti pemerintah boleh berhutang sepuas puasnya. Padahal meningkatnya utang pemerintah menjadi beban besar bagi fiskal saat ini dan masa yang akan datang dan tak mungkin terbayarkan kecuali jual negara.

Salamuddin juga menyatakan kecurigaannya tentang kemana hutang-hutang tersebut dibawa kabur. “Jangan jangan utang digunakan untuk menyelamatkan para taipan yang sedang sekarat? Kapan penuhnya kantong oligarkhi pemerintahan Jokowi ini? Kalau mengaku utang untuk bangun infrastruktur, nilai infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak lebih dari Rp 100 triliun, sementara utang bertambah lebih dari Rp.1000 trilun dan subsidi untuk rakyat semua telah dicabut dan diberangus. Hati hati lo pak Jokowi, semua ada hukumnya.”, tegasnya.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com