Berita, Nasional, Pendidikan Kebudayaan, Sosial Politik

Kapustanas Meminta MPR Mengevaluasi Kinerja Eksekutif Untuk Mengurangi Kegaduhan

KBN – Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional (Pustanas), Iskandarsyah Siregar, menganggap kegaduhan yang terjadi di tanah air saat ini sudah mulai keterlaluan. Mulai dari bertebarannya indikasi janji palsu, fitnah, saling buka aib, hoaks, dan indikasi kekerasan fisik pun belakangan ramai dan merebak di Indonesia. Iskandarsyah menangkap indikasi bahwa hal ini tidak bisa dijauhkan dari kondisi perpolitikan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah konsekwensi logis dari demokrasi. “Inilah demokrasi. Persaingan menjadi azas. Ideologi hanyalah topeng. Yang penting adalah menang kalah atau untung rugi. Benar atau salah tidak menjadi ukuran. Apapun bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan. Terimalah konsekwensi ini. Padahal Pancasila tidak mengajarkan yang demikian.”, jelas dosen yang pernah mengajar di Rusia, Cina, dan Italia ini saat ditemui di Marinir Sport Center, Cilandak, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Iskandarsyah juga merasa bangsa ini harus lebih tepat dan cerdas dalam berpolitik. Yang paling tepat adalah menggunakan prinsip Pancasila yaitu permusyawaratan perwakilan. Sedangkan cerdas berarti berperilaku efektif dan efisien dalam mencapai orientasi terbaik bagi bangsa dan negara. “Pancasila sangat berbeda dengan Demokrasi. Pancasila memuliakan hak berpendapat. Pendapat yang argumentatif.  Sementara Demokrasi hak suara. Orang mencoblos tidak perlu disertakan argumen. Inilah yang menyebabkan pilihan itu seringkali tidak tepat dan mendasar. Demokrasi menjunjung tinggi liberalisasi suara dalam bentuk one man one vote. Siapapun memiliki harga dan nilai suara yang sama. Bahkan yang tidak memahami persoalan boleh bicara. Inilah asal muasal kegaduhan tersebut. Sedangkan Pancasila mengamanahkan rakyat untuk dipimpin oleh mereka yang berkhidmat dan bijaksana dalam bentuk permusyawaratan perwakilan.”, ujar dosen Linguistik, Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Enterpreneurship ini.

Lebih lanjut Iskandarsyah menawarkan konsep yang sederhana, efektif, dan efisien sebagai solusi memilih pemimpin. “Jika petahana merasa pantas untuk memimpin lagi, tinggal diukur tingkat keberhasilannya. Seberapa efektif kinerjanya selama menjabat. Berapa banyak janji dan rencana program yang berhasil dijalankan. Intinya adalah evaluasi kinerja. Ini dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi rakyat Indonesia. Putuskan nilainya berdasarkan data. Jangan mendukung karena suka atau menolak karena tidak suka. Lalu jika memang petahana dinilai tidak cukup baik, carilah penggantinya dengan ukuran kriteria yang sesuai dengan visi bangsa dan negara. MPR yang tetapkan program kerja untuk dijalankan oleh eksekutif. Evaluasi secara berkala. Jika gagal lakukan rotasi. Sederhana, efisien, dan efektif dalam mengurangi kegaduhan akibat ambisi politik.”, tegasnya.

Akhirnya Iskandarsyah mengajak para politisi untuk lebih bijaksana dan mawas diri. Ia merasa kegaduhan ini sudah menjadi polusi dan berpotensi meninggalkan residu negatif bagi generasi-generasi bangsa ke depannya. “Apa sih yang diharapkan dari semua ini? Hidup kita juga tidak lama lagi berakhir. Dan itupun cuma sekali. Mau kejar apa? Mengabdilah pada Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Mari kita bangun peradaban yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, beradab, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Terlalu dungu jika ada yang menganggap Tuhan akan abai pada semua tindak-tanduk kita. Jangan sampai saat berbuat zalim dan maksiat, saat itu pula Tuhan mengakhiri hidup. Percayalah, bahkan rekan sesama pezalim tidak perduli dengan pezalim yang sudah tidak berguna lagi. Prinsipnya, jika seseorang mampu menjahati orang lain, ia pun selalu siap untuk menjahati Anda. Meskipun orang itu adalah teman Anda. Hanya soal waktu dan tempat saja.”, tegas Iskandarsyah.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com