Berita, Internasional, Nasional, Pendidikan, Sosial Politik

Kapustanas: Sekarang Rakyat Yang Harus Menanggung Mahalnya Ongkos Pesta Demokrasi

KBN – Jakarta – Kegaduhan mulai timbul menjelang perhelatan Pemilu 2018-2019, baik Pilkada, Pileg, atau Pilpres. Hari demi hari masyarakat dijejali rusuhnya saling debat, saling sindir, atau bahkan saling fitnah antar politisi maupun simpatisannya. Situasi seperti ini kerap terjadi sepanjang waktu menjelang dan seusai pesta demokrasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua hal tersebut memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia? Merespon pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, menyampaikan bahwa inilah harga yang harus dibayar dengan menggunakan demokrasi sebagai ideologi. “Entah konstitusi apa yang mengesahkan demokrasi sebagai sistem berbangsa dan bernegara. Tiba-tiba saja demokrasi menjadi makanan wajib bagi bangsa ini. Dan sekarang kita rasakan mahalnya harga demokrasi. Dan semua itu harus dibayar oleh rakyat.”, jelas Iskandarsyah di Menara Unas, Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).

Iskandarsyah menjabarkan bahwa ongkos demokrasi bukan hanya soal ratusan triliyun yang harus ditanggung negara, tetapi juga ongkos sosial yang besar dan sangat membebani rakyat. “Anda hitung saja berapa biaya penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada dalam satu periode. Itu belum biaya yang dikeluarkan oleh pribadi para kontestan yang saya duga jumlahnya pun triliyunan. Belum lagi dampak sosial yang harus dibayar masyarakat. Kegaduhan, perselisihan, perang makian, perpecahan, sampai efek dendam antar pribadi dan golongan yang sangat tidak layak untuk membayar sebuah pesta demokrasi.”, tegasnya.

Ia pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mulai sadar dan cepat mengambil sikap melihat keadaan yang sangat jauh dari apa yang disebut nyaman dan damai ini. “Indonesia adalah sebuah tanah air yang kaya dan sangat layak untuk sejahtera. Lalu mengapa tidak demikian? Siapa yang menikmati tanah air sebenarnya? Sudah saatnya bangsa ini memilih, apakah mau terus hidup dalam kondisi seperti ini atau berubah dan bangkit memperjuangkan haknya sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.”, tegas dosen yang pernah mengajar di Cina dan Rusia ini.

Menjawab pertanyaan apa yang harus segera dilakukan oleh rakyat Indonesia merespon hal tersebut, Iskandarsyah menjelaskan bahwa segenap komponen bangsa Indonesia harus segera bermusyawarah untuk menentukan arah dan sistem yang harus diacu demi mewujudkan Indonesia yang merdeka, sejahtera, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Bangsa ini yang harus memutuskan, bukan politisi. Wakil rakyat beda dengan wakil partai. Bedanya adalah kepentingan siapa yang dimenangkan, rakyat atau partai. Para pemangku kepentingan bangsa yang harus bermusyawarah untuk mufakat mengenai tujuan berbangsa dan bernegara, juga sistem apa yang harus dipakai untuknya. Sistem tersebut haruslah Pancasila. Tapi Pancasila yang mana? Apakah Pancasila yang menganut Nasakom, yang memisahkan agama dari kehidupan berbangsa bernegara. Atau Pancasila yang tirani, yang menjadikan pemerintah sebagai kebenaran tunggal? Atau Pancasila yang beraroma neo liberal, yang melepas sekat norma dan etika sehingga menjadikan hukum rimba yang barbar menjadi keniscayaan? Ataukah bangsa ini kembali pada asal muasalnya yaitu menganut Pancasila yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, beradab, bersatu, bermajelis, dan berkeadilan. Dan itu harus diputuskan sekarang, bukan besok atau nanti.”, ujar Iskandarsyah memungkasi pembicaraan.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com