Berita, Nasional, Sosial Politik

Terkait Tuntutan Transparansi KPK, DPR: Dalam Skema Apa KPK Menghibahkan Barang Rampasan?

KBN – Rapat dengar pendapat DPR RI dengan KPK berlangsung seru. Dalam rapat tersebut Komisi III mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal hibah dana rampasan ke pemerintah. Anggota Fraksi Golkar Misbakhun, yang diperbantukan sementara ke Komisi III, menanyakan soal alur penghibahan barang rampasan KPK ke pemerintah, berupa mobil dan damkar. “Dalam skema apa KPK menghibahkan?”, cecar Misbakhun dalam rapat dengan Komisi III di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang pun mempertanyakan cara KPK mengelola barang sitaan terkait tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejumlah barang sitaan milik adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.

Anggota Komisi III yang juga Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa juga membeberkan dari informasi yang diterima bahwa tidak semua aset sitaan terdata di Rupbasan. Pasalnya, untuk wilayah Jakarta dan Tangerang hanya terdapat mobil, motor, alat mesin, dan alat cetak.

Mendapat cecaran pertanyaan yang demikian, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun menjawab bahwa dasar KPK menghibahkan benda rampasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Laode juga menjelaskan bahwa KPK hanya bertindak sebagai fasilitator saat menghibahkan barang rampasan. Dan semua, lanjut Laode, ada catatannya. “Semua barang rampasan dan sitaan itu ada catatannya kalau nggak percaya bisa diliat barangnya. Dan tidak semua di Rupbasan. Karena kemampuan manajemen Rupbasan tidak mencukupi juga. Tempatnya tidak cukup, SDM tidak cukup, uang perawatan tidak ada, karena itu sebagian dilakukan KPK.”, katanya.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com