Berita, Internasional, Sosial Politik

Sekjen PBB Meminta Dunia Untuk Segera Berpartisipasi Menyelamatkan Rohingya

KBN – New York – Persatuan Bangsa Bangsa akhirnya bicara terkait kekejaman yang dilakukan oleh aparat keamanan dan para biksu Buddha Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mwngungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai upaya genosida oleh aparat keamanan Myanmar. “Saya sangat prihatin mengenai kondisi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.”, ujar Guterres kepada wartawan, Selasa (5/9/2017) di Markas PBB di New York.

Guterres juga mengungkapkan bahwa kekejaman oleh pemerintah yang seperti inilah yang layak disebut teror dan berpotensi menimbulkan radikalisme. “Saya telah mengutuk serangan baru-baru ini oleh Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan. Tapi sekarang kami menerima laporan yang terus-menerus mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan membabi buta. Ini hanya akan menambah parah radikalisme.”, jelas Guterres.

Ia pun berharap masyarakat dunia bahu membahu melawan tindakan keji yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan biksu-biksu Buddha tersebut. “Masyarakat internasional harus melakukan upaya terpadu guna mencegah peningkatan lebih lanjut kerusuhan dan mencapai penyelesaian. Pemerintah di Myanmar harus melakukan tindakan pasti guna mengakhiri lingkaran kekerasan kejam ini dan memberi keamanan dan serta bantuan buat semua orang yang memerlukan. Saya mendesak mereka agar menjamin akses kamanusiaan tanpa halangan bagi operasi bantuan penyelamat nyawa.”, kata Guterres.

Guterres pun mendesak agar pemerintah Myanmar segera mengembalikan identitas kewarganegaraan masyarakat Rohingya dan memberikan akses berkehidupan yang layak bagi mereka. “Akan penting untuk memberi masyarakat Rohingya di Negara Bagian Rakhine, orang Muslim yang tinggal di negara Buddha, baik kewarganegaraan atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum yang akan memungkinkan mereka memiliki hidup normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan serta layanan kesehatan.”, tegasnya.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com